• Admin

Urgensi Solidaritas dan Kritik Publik di seputar Vaksin Covid-19:Catatan Diskusi Vaksin untuk Rakyat



Satu pertanyaan besar menggelayuti benak kita saat ini. Apakah vaksinasi Covid-19 gratis yang diumumkan pemerintah dapat benar-benar direalisasikan?


Sekitar bulan lalu kita mendengar kabar optimis ketika perusahaan farmasi Pfizer mengumumkan hasil uji klinis tingkat efikasi vaksin yang mencapai 90%. Dunia seakan melihat setitik harapan bahwa akhir dari pandemi dapat menjadi kenyataan. Capaian dari riset Pfizer ini kemudian diikuti oleh keberhasilan uji klinis perusaaan farmasi lainnya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah teken kontrak dengan perusahaan farmasi dari Cina untuk pengadaan 3 juta vaksin Sinovac meskipun uji klinis tahap tiga vaksin ini belum rilis sehingga belum teruji efektivitasnya. Pemerintah juga semula mewartakan adanya dua skema distribusi vaksi yakni yang dibiayai pemerintah dan vaksi mandiri. Hal ini memunculkan banyak kritik bahwa semestinya pemerintah menjamin akses menyeluruh dan gratis atas vaksin Covid-19 bagi semua warga. Akhirnya, presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin bagi semua warga negara. Hal ini bukannya tanpa catatan, sebab stok vaksin Sinovac baru tersedia sebanyak 1,2 juta dosis. Artinya, kebutuhan vaksin untuk semua warga sampai hari ini belum dijamin terpenuhi.


Lantas, mungkinkah vaksin gratis untuk rakyat terwujud?


Dalam rangka mendedahkan persoalan vaksin Covid-19, Jaringan Kerja Gotong Royong mengadakan webinar bertajuk “Vaksin untuk Rakyat” pada 21 Desember 2020 dengan pembicara Prof. Arief Anshory Yusuf (profesor ekonomi Universitas Padjadjaran), Rachmi Hertanti (Indonesia for Global Justice), dr. Joshua Pandiangan (praktisi kesehatan), serta moderator dr. Dilla Anindita (Jaker Gotong Royong). Tiga ranah wawasan berbeda yang dikemukakan masing-masing pembicara ini sangat penting karena memberikan gambaran yang cukup kompleks dan luas berkenaan dengan vaksin Covid-19.


Dari aspek klinis dan kesehatan, dr. Joshua memaparkan pengetahuan dasar tentang virus, penyebaran virus, intervensi terhadap pandemi, imunitas, serta jenis-jenis vaksin. Penting untuk diketahui publik bahwa suatu wabah penyakit melibatkan tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yakni agen/patogen, host, dan lingkungan. Teorinya, penanganan wabah akan optimal jika intervensi pada tiga unsur itu terpenuhi namun dalam kasus pandemi Covid-19 ini baru dua unsur saja yang bisa diintervensi, yakni lingkungan dan host. Dari aspek agen/patogen, sampai saat ini belum ada obat untuk mematikan virus Sars-Cov2 sehingga intervensi pada aspek ini tidak dapat dilakukan. Pengobatan untuk pasien Covid-19 selama ini dilakukan terhadap gejala bawaannya, bukan untuk mematikan virusnya.


Intervensi pada unsur lingkungan sudah jauh dilakukan sejak sebelum pandemi, seperti melalui program peningkatan kebersihan lingkungan tempat tinggal, akses dan kebersihan air, sanitasi, serta pemeriksaan kesehatan rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Dokter Joshua menggarisbawahi bahwa poin terakhir ini menjadi hal yang paling sulit direalisasikan sebab kebanyakan orang datang ke fasilitas kesehatan atau dokter hanya ketika seseorang itu sakit sehingga tindakan preventif sulit dilakukan. Padahal tindakan preventif sangat diperlukan untuk mengantisipasi muncul dan mewabahnya penyakit, apalagi ketika beban kesehatan di Indonesia tergolong masih berat. Sebelum pandemi saja, beban kesehatan seperti pengentasan malaria, demam berdarah, dan tuberkolosis belum paripurna. Belum lagi dengan tidak ratanya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di semua penjuru negeri. Beban tersebut kemudian menghebat manakala Covid-19 mewabah. Inilah salah satu faktor yang membuat layanan kesehatan Indonesia saat ini dalam kondisi darurat.


Pada akhirnya, yang diharapkan bisa diintervensi adalah unsur host, yakni melalui pembatasan mobilitas spasial, protokol kesehatan, dan yang terakhir sedang direncakan, vaksinasi. Manakala kebijakan pembatasan sosial nyatanya angin-anginan, vaksinasi betul-betul diharapkan menjadi obat mujarab untuk keluar dari pandemi. Akan tetapi vaksinasi ini juga perkara rumit, sebagaimana disampaikan Prof. Arief: bisa saja terjadi krisis vaksin! Kerumitan ini muncul pada konteks dan level berbeda.


Dalam tinjauan yang historis dan makro, kegagapan negara untuk menyediakan vaksin merupakan ekses dari rendahnya investasi pemerintah di bidang riset dan pengembangan. Ia menyinggung bahwa keberhasilan Pfizer menciptakan vaksin bukanlah pencapaian yang terjadi dalam hitungan bulan, tetapi merupakan hasil akumulasi pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan riset yang telah jauh lebih dulu dilakukan sebelum adanya pandemi. Sementara itu, pada konteks terkini, ketersediaan vaksin yang sudah diproduksi beberapa perusahaan farmasi nyatanya belum memenuhi jumlah permintaan yang ada. Dapat dikatakan bahwa vaksin Covid-19 saat ini adalah komoditi langka yang diincar semua negara. Dengan mengikuti logika pasar, maka hanya negara dengan kemampuan finansial mumpuni saja yang paling mungkin untuk membeli stok vaksin dalam jumlah cukup bagi warganya.


Ketika vaksin berhasil diciptakan masalah berikutnya adalah kemampuan bagi publik untuk memperolehnya. Pemerintah Indonesia memang telah teken kontrak dengan perusahaan farmasi Sinovac akan tetapi vaksinasi belum bisa dilakukan sebab vaksin tersebut belum dinyatakan lulus uji klinis untuk menentukan tingkat efikasinya. Di samping itu, dari tiga juta vaksin yang dipesan pemerintah, baru 1,2 juta saja yang diterima. Situasi ini membuat ancaman akan adanya krisis vaksin perlu jadi catatan serius dalam benak semua orang.


Pada konteks ini, penting untuk mencermati informasi yang dipaparkan narasumber lainnya yakni Rachmi Hertanti, berkenaan dengan dinamika di aras global dalam urusan produksi dan distribusi vaksin. Dalam pandangannya, penyediaan vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi masih dilakukan dalam kerangka pikir business as usual. Padahal dalam situasi pandemi seperti ini semua orang di dunia mesti bisa mengaksesnya. Mesti diakui, teknologi dan pengetahuan untuk memproduksi vaksin hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan farmasi di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Utara, dan Cina. Selain itu, tidak semua negara punya kemampuan dan kapasitas untuk memproduksi vaksin sendiri. Kondisi ini kemudian memunculkan beberapa skema yang dapat ditempuh negara-negara dalam memperoleh vaksin.


Pertama, melalui transaksi bilateral antara negara dan perusahaan farmasi. Hal ini khususnya ditempuh oleh negara-negara maju yang memang mampu secara finansial. Indonesia juga menempuh upaya ini.


Kedua, melalui mekanisme Agreement of Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver. Proposal yang telah diusulkan dalam World Trade Organization (WTO) ini mengajukan tawaran agar semua negara diperbolehkan untuk tidak memberikan atau menegakkan aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait penanganan Covid-19 baik itu obat, test kit, vaksin, atau teknologi lainnya hingga tingkat imunitas global tercapai. Meski demikian, masih terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara yang mendukung dan yang tidak dalam pembahasan proposal ini.


Ketiga, melalui inisiatif Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator. Inisiatif ini adalah kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan produksi dan akses yang berkeadilan atas alat periksa Covid-19, penanganan medis, dan vaksin. Inisiatif ini melibatkan banyak institusi global serta lembaga donor. Khusus untuk vaksin, dibentuk pilar bersama yakni The Covid-19 Technology Access Poll (CTAP). Kendati didirikan sebagai forum untuk berbagi secara sukarela pengetahuan dan teknologi dalam menangani Covid-19, banyak perusahaan farmasi enggan untuk berbagi manakala mempertimbangkan kepentingan laba. Transparansi dan tata kelola dalam pilar ini juga masih menjadi tanda tanya dalam mengupayakan vaksin sebagai barang publik.


Pemaparan Prof. Arief dan Rachmi memunculkan pertanyaan mendasar terkait hak kekayaan intelektual (dan lebih dasar lagi, pranata kepemilikan pribadi) dan sistem pasar. Sejauh apa kedua hal ini dapat menjamin terwujudnya hak atas kesehatan dan kehidupan bagi semua orang tanpa terkecuali? Dari diskusi di atas, kita dapat menggarisbawahi bahwa akses untuk dapat memproduksi dan mendistribusi vaksin yang kebutuhannya mendesak bagi semua orang terhambat oleh pranata sosial kepemilikan pribadi (dalam bentuk HKI) serta sistem pasar. Pranata kepemilikan pribadi memungkinkan individu atau sekelompok orang memiliki dan menentukan akses atas barang yang diperlukan banyak orang. Sejalan dengan ini, akses atas barang (vaksin) tersebut bisa dicapai dalam batas-batas aturan pasar: siapa punya uang, ia bisa dapat.


Hal ini tentu terasa ganjil sebab jika kita refleksikan ke belakang pada hasil-hasil studi yang mencari penyebab munculnya zoonosis seperti Sars-Cov2 ini, sudah diakui bahwa penghancuran biodiversitas adalah sumber petakanya. Penghancuran biodiversitas melalui pembabatan hutan, praktik over-fishing, perampasan lahan untuk pembangunan lokasi manufaktur, agrobisnis, atau perluasan kota semuanya dilakukan atas nama pasar untuk tujuan peningkatan laba. Sekarang, ketika muncul dampak yang dihasilkannya dalam bentuk wabah, pengobatannya pun mesti dicapai dengan berkompetisi di dalam pasar. Ketika semua orang butuh pengobatan, sementara tidak semua orang bertanggung jawab atas sumber petakanya, hak paten atau HKI dan sistem pasar malah membatasi akses semua orang terhadap pengobatan.


Kendati diskusi ini menimbulkan nuansa pesimistik dalam melewati pandemi, tetap ada beberapa butir diskusi yang memberikan rasa optimis. Pertama, perlu diingat bahwa sesungguhnya tidak ada vaksin yang gratis, seperti dipaparkan Prof. Arief. Pembiayaan vaksin yang dibeli dari perusahaan farmasi maupun (jika terwujud) yang diproduksi sendiri sejatinya bersumber dari dana publik yang ditarik dari tiap warga negara. Oleh karena itu, publik tidak bisa begitu saja bernapas lega manakala pemerintah mengumumkan pemberian vaksin gratis. Justru diperlukan sikap kritis, pengawasan, dan suara dari masyarakat luas dalam proses penanganan pandemi ini. Konsolidasi suara dari gerakan masyarakat sipil perlu terus bertalu untuk menyuarakan kepentingan kesehatan publik serta mengawasi dan mengkritisi manuver-manuver pencarian laba dari pihak-pihak yang culas dalam urusan vaksin ini. Bagaimanapun, kesehatan publik tidak bisa dilakukan dengan cara business as usual sebagaimana nyawa dan kehidupan yang tak dapat diperdagangkan.


Kedua, situasi pandemi ini sebetulnya merupakan pelajaran penting untuk mengedepankan cara pikir berbasis ilmu pengetahuan. Carut-marut penanganan pandemi di Indonesia, menurut Prof. Arief, berakar dari kurangnya sikap ilmiah yang tidak hanya dilakukan warga awam, tetapi juga elit-elitnya. Ketika kepentingan politis dan ideologis yang dikedepankan, hasilnya adalah situasi yang seperti saat ini kita alami: gelombang pertama pandemi yang terus membumbung dengan peningkatan laju positivity rate setiap harinya. Rendahnya sikap ilmiah ini tentu akan berkaitan dengan buruknya kualitas pendidikan Indonesia selama ini. Namun demikian, setidaknya momen pandemi dapat dijadikan titik balik bagi publik untuk mengapresiasi capaian sains, menjadikannya sebagai landasan bertindak, serta menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dilandasi motif ekonomi atau politis semata.


Ketiga, selain konsolidasi suara untuk memastikan jalannya proses penyediaan vaksin, solidaritas antarwarga tetap menjadi kunci utama dalam mengatasi pandemi. Kita tentu sudah sangat jenuh dan muak melihat bagaimana aktor-aktor negara bertindak di masa pandemi ini. Mulai dari masalah data Covid-19 yang tidak transparan hingga bagaimana dana bantuan sosial Covid-19 dikorupsi untuk kepentingan politik politisi dan pengusaha. Nampaknya sudah sulit mencari alasan bagi publik untuk mempercayai pemerintah dan politisi saat ini. Di sinilah titik balik lain mengemuka: solidaritas dan konsolidasi antarwarga dalam berbagai bentuk guna menangani masalah bersama. Sebab tanpa ada solidaritas masyarakat sipil, ini berarti sama dengan menyerahkan kehidupan publik ke tangan para panggarong, pencari laba, dan maniak kekuasaan. Bagaimanapun, solidaritas merupakan vaksin terbaik. *** (Penulis: Fuad Abdulgani)

91 views0 comments