• Admin

Kota Sejak Pandemi: Kota sebagai Situs Produksi? [i]

Oleh: Bagas Yusuf Kausan





Kian hari jumlah korban Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus meningkat. Alhasil, data korban virus ini terus berubah, baik di skala dunia maupun Indonesia. Beragam cara menanggulangi penyebaran virus ini telah ditempuh. Aneka anjuran teknis pun telah digalakkan, misalnya rajin mencuci tangan, diam di rumah, mengenakan masker, dan selalu menjaga jarak. Namun, kata seorang penulis India, Arundhati Roy, virus Corona adalah gerbang [ii] . Dengan begitu, menurut saya, melokalisasi percakapan Covid-19 sebagai urusan teknis saja tidak cukup.


Pandemi justru bisa menjadi pembuka untuk mulai membicarakan sesuatu yang lebih abstrak, lebih mendasar. Misalnya, mulai membicarakan model kota sejak pandemi [iii]. Salah satu caranya dengan menyingkap persoalan perkotaan yang sangat berkaitan dengan moda produksi yang dominan hari ini: kapitalisme. Sebab, disadari atau tidak, moda produksi itulah yang memiliki peran besar dalam berbagai persoalan kehidupan. Oleh sebab itu, tulisan ini menganggap Covid-19, kota, dan kapitalisme merupakan satu bagian integral. Dengan demikian, imajinasi kota sejak pandemi adalah imajinasi hidup tanpa moda poduksi tersebut.


Tulisan ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, hukum besi pertumbuhan kota. Bagian ini mengulas secara singkat bagiamana hukum kapitalisme mengarahkan model pertumbuhan kota hari ini. Bagian kedua, ketimpangan relasi desa-kota. Bagian ini menyorot salah satu bentuk ketimpangan. Wabah Covid-19 telah memperjelas dan memperdalam perkara ini. Bagian ketiga, inisiatif pertanian perkotaan. Bagian ini mendiskusikan apakah inisiatif pertanian perkotaan bisa menjadi solusi.


Hukum Besi Pertumbuhan Kota


Ada empat hukum dalam cara kerja kapitalisme, yakni akumulasi, sentralisasi, ekstensi, dan konsentrasi. Akumulasi merupakan hasil dari eksploitasi waktu kerja-lebih buruh dalam sistem industri dan apropriasi terhadap aspek non buruh/manusia [iv]. Karena logika utamanya adalah mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, maka ekspansi menjadi keharusan. Dan prasyarat dalam proses ekspansi terus menerus ini adalah perubahan ekosistem secara luar biasa. Bentang alam seperti hutan tropis rusak. Misalnya, karena pembabatan brutal untuk mengambil kayu, alih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, atau menjadikanya sebagai tapak kota baru. Alhasil, habitat satwa liar hancur, keanekeragaman hayati pun diambang kepunahan.


Menurut salah satu versi, Covid-19 adalah zoonosis [v]. Artinya, virus ini menular dari hewan ke manusia. Kelelawar dan trenggiling meupakan dua hewan yang sering disebut. Jika memang Corona adalah zoonosis, maka pembalakan hutan, perluasan kota, dan aktivitas industri yang merusak habitat hewan menjadi faktor kunci. Sebab, aktivitas-aktivitas itulah yang memaksa hewan merangsek ke ruang-ruang yang tersisa, berdekatan dengan manusia. Kondisi seperti itu memungkinkan mikroba yang hidup di tubuh hewan melompat ke tubuh manusia. Ketika itu terjadi, mikroba bisa berubah menjadi patogen yang mematikan, seperti dalam kasus, katakanlah, Covid-19.


Pada tahap selanjutnya, pandemi Covid-19 menelanjangi kelemahan ruang spasial seperti kota. Terutama kota-kota yang bergerak mengikuti moda produksi kapitalisme. Kota, menurut seorang ahli geografi, memang terlahir dari proses pemusatan surplus produk secara geografis dan sosial [vi]. Artinya, manusia, uang, dan barang dipusatkan, ditumpuk dalam satu aglomerasi perkotaan. Ini yang disebut hukum konsentrasi spasial. Di Indonesia, kasus aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa menjadi contoh gamblang kasus itu.


Sejarah Jakarta merupakan sejarah pengembangan wilayah perkotaan. Hal itu terjadi makin masif sejak era pemerintahan Soeharto. Daerah-daerah yang semula bercorak pedesaan, berganti menjadi bercorak perkotaan, misalnya Kebun Kacang. Daerah tersebut semula merupakan wilayah pertanian. Kemudian menjadi tempat bermukim pedagang asongan dan berakhir dengan penggusuran karena desakan pengembangan perkotaan [vii]. Pola semacam itu terus berlanjut dan makin meluas.


Tak pelak, daerah yang secara administratif berada di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakata ikut tersedot, seperti Bekasi, Tangerang, bahkan Karawang. Di sana, sebagian (tidak semua!) pabrik-pabrik besar berkumpul. Beberapa wilayah lain yang kerap disebut pinggiran, peri-urban, juga tercaplok sebagai penyedia perumahan, bandara, dan lain-lain. Semua menumpuk dan terkonsentrrasi secara spasial. Kini, aglomerasi Jakarta bahkan akan makin meluber. Kawasan Puncak dan Cianjur telah dipersiapkan menjadi bagian aglomerasi itu [viii] .


Sementara di jantung Kota Jakarta, harga tanah terus melambung. Terutama di daerah-daerah strategis. Akhirnya prinsip kompetisi berlaku: hanya orang-orang yang kuat secara finansial yang mampu bertahan. Merekalah yang menjadi pemilik lahan sekaligus pelaku pengubah peruntukan kawasan.


Contoh kasus pengubahan kawasan yang semula Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bangunan komersil dapat dilihat dalam data tahun 1990-an yang menyebut dua nama, yakni kelompok Liem Sioe Liong dan raja real estate, Ciputra (ix). Data tersebut hingga hari ini mungkin tidak banyak berubah. Kasus itu dapat memberi gambaran bahwa persis di situlah hukum sentralisasi bekerja, yaitu: pengumpulan kepemilikan (lahan) hanya mengalir ke pangkuan segelintir orang.


Agar konsentrasi spasial terlaksana dengan baik, butuh satu hukum lain: ekstensi spasial. Artinya, agar dapat menopang aglomerasi perkotaan macam Jabodetabek, ruang produksi harus makin memanjang. Bahkan hingga merambah ke daerah perdesaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau wilayah lain. Cara yang ditempuh untuk itu misalnya dengan mengaktivasi mesin pengisap raksasa bernama Jabodetabek guna menyedot orang-orang dari daerah perdesaan Jawa Tengah masuk dan menjadi bagiannya [x] . Dalam studi agraria, proses ini lazim disebut sebagai akumulasi dengan perampasan (accumulation by dispossesion). Satu contoh prosesnya, petani dipaksa berpisah dengan salah satu alat produksinya: tanah. Mereka kemudian tak memiliki opsi lain selain pergi ke kota. Di kota, petani lalu menjual satu-satunya yang mereka miliki: tenaga.


Keempat hukum pertumbuhan kota tersebut bekerja secara dialektis, atau dengan kata lain saling bertaut dan melengkapi, menciptakan apa yang dalam bahasa umum disebut ketimpangan: orang kaya dan orang miskin. Selain itu, ketimpangan mewujud pula dalam relasi antara kota dengan desa. Desa adalah brankas, dan kota adalah kunci. Pola semacam inilah yang berlaku di banyak kota di Indonesia. Kemunculan Covid-19 secara bertubi-tubi menyingkap kelemahan pengembangan kota semacam itu. Bahkan makin memperjelas ketimpangan yang kian hari kian mendalam.


Ketimpangan Relasi Desa-Kota


Ada beragam jenis orang desa yang tersedot ke kota-kota di Jabodetabek. Beberapa mungkin sudah bermukim sekian generasi. Sekian ribu orang lainnya, bisa jadi belum lama mengadu nasib di sana. Sebagian besar (tidak semua), teridentifikasi bergelut di dua sektor. Pertama, sektor yang oleh pemerintah dan wacana publik disebut dengan “sektor informal” [xi] . Kedua, bekerja di pabrik-pabrik di wilayah Jabodetabek. Tidak sedikit dari para perantau yang memilih bermukim di kampung-kota. Di sana, sudah sejak lama kualitas sanitasi dan infratruktur kesehatan terkenal buruk. Jumlah penduduk di sana banyak, menciptakan tingkat kepadatan yang cukup tinggi.


Wabah Covid-19 membawa dampak signifikan di sektor ekonomi. Banyak pabrik yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan para pekerjanya. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan. Para perantau dari desa-desa yang bergelut di sektor kedua turut merasakan imbasnya. Begitu pula perantau sektor pertama. Penutupan jalan atau perkampungan, pelarangan berkumpul, sedikit banyak mengandung dampak. Terutama bagi pedagang keliling. Alhasil, karena tidak ada kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang memadai, mereka berbondong-bondong kembali ke desa.


Menurut catatan Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (Kobar) Jawa Tengah, per tanggal 26 Maret – 13 April, 632.820 orang bergerak dari Jabodetabek ke desa-desa di Jawa Tengah. Dalam melihat kasus tersebut, Kobar mencoba keluar dari perdebatan publik tentang istilah “mudik” dan “pulang kampung”. Kobar mencuatkan istilah “pengungsi sosial-ekologis” (xii) untuk mereka yang bergerak dari Jabodetabek ke desa-desa di Jawa Tengah itu. Dan pada akhirnya pandemi membuat para perantau berhadapan dengan pilihan yang serba sulit: mengungsi ke desa khawatir membawa virus dari daerah episentrum, sedangkan jika tidak mengungsi berarti siap kelaparan. Sebab, sebagian besar (tidak semua) mereka tidak memiliki penghasilan tetap


Memilih berdiam di rumah pun sama rentan terpapar virus. Mengingat kondisi perkampungan yang cenderung padat. Maka anjuran menjaga jarak (physical distancing) sulit dilakukan. Begitu pula dengan anjuran mencuci tangan. Tidak semua kampung memiliki infrastruktur air bersih yang baik. Di Jakarta saja masih terdapat 11 keluarahan yang tidak memiliki akses air bersih. Kalaupun ada, pasokan air sehari-hari berasal dari pihak ketiga yakni penjual air pikul. Itupun butuh biaya yang tidak sedikit. Rata-rata sekitar 500-800 ribu per bulan [xiii]. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga jarak dan mencuci tangan merupakan suatu kemewahan, satu hal yang sulit dimiliki perkampungan-perkampungan miskin. Sangat berbeda dengan permukiman elit di Menteng, atau dengan permukiman di kota-kota benua Eropa seperti London.


Konsentrasi spasial sebagai hukum pertumbuhan kota juga menciptakan kerentanan lain. Terutama di kota-kota megapolitan seperti Jakarta. Sebab, tingkat polusi yang tinggi di Jakarta memperbesar risiko kematian akibat Covid-19 [xiv]. Risiko terbesar itu bergelayut di pundak warga miskin [xv]. Dengan persoalan perkotaan seperti itu, tidak heran jika ada yang meletakkan krisis Covid-19 sebagai sebuah krisis urban [xvi]. Namun, melokalisasi krisis dalam satu ruang spasial bernama ‘urban’ saja tidak cukup. Sebab, hal itu menafikan cerita bagaimana kapitalisme memproduksi kota sebagai pusat surplus, baik berupa surplus orang, barang, maupun uang. Dan surplus-surplus itu tidak datang dari langit, tetapi dari proses pemerasan di tempat tertentu dan dari (sejumlah) orang tertentu [xvii]. Dalam konteks ini berarti desa beserta orang-orangnya. Inilah yang menciptakan relasi desa-kota yang timpang nan ekstraktif.


Desa merupakan ruang “domestik”. Karena itu, desa tersubordinasi oleh kota sebagai ruang yang lebih dominatif. Pandangan semacam itu tampak pada misalnya selalu melihat kota semata-mata sebagai pusat konsumsi dan aglomerasi, sedangkan desa dilihat sebatas sebagai situs produksi dan ekstraksi bahan mentah atau manusia. Pola semacam ini akrab disebut dalil metabolisme sobek (Metabolic Rift) [xviii] . Pola umumnya, kota mengekstrak surplus dalam relasinya dengan perdesaan. Ekstraksi semacam ini antara lain diperantarai oleh pertukaran barang atau orang. Proses bagaimana Jabodetabek menyedot (barang dan orang) dari perdesaan di Jawa Tengah bisa menjadi contohnya.


Persoalannya, barang dan/atau orang dari desa benar-benar hanya disedot begitu saja. Terisap oleh mesin raksasa bernama aglomerasi kota. Energi yang telah menubuh dalam diri orang atau barang dari desa tidak pernah dibicarakan, apalagi diperhitungkan. Proses perjalanan bahan pangan dari desa masuk ke kota bisa menjadi contoh gamblang dari persoalan itu. Di desa, dalam proses produksi jagung, nutrisi diserap tanaman, masuk ke dalam tanah. Ketika waktu panen tiba, jagung akan segera diangkut, dijual ke kota.


Alur semacam itu menyingkap dua proses. Pertama, kualitas tanah pertanian berangsur memburuk. Terutama karena nutrisinya telah diekstrak dalam bentuk hasil pertanian seperti jagung. Kedua, yang diekstrak dari lahan pertanian di desa adalah hasil pertanian itu. Bagaimanapun, orang desa juga membutuhkan bahan pangan seperti jagung. Di situs aglomerasi macam kota, sisa produk hasil pertanian berakhir menjadi sampah-sampah organik. Persoalan makin pelik jika pengelolaan sampah di kota buruk. Alih-alih dapat diolah menjadi produk organik yang bermanfaat, sampah-sampah itu justru akan menambah pencemaran di kota. Inilah yang disebut dengan dalil metabolisme sobek di bawah kapitalisme.


Lagi-lagi, wabah Covid-19 telah menyingkap persoalan semacam itu. Unggahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun Instagamnya beberapa waktu lalu mungkin dapat menjadi salah satu gambaran persoalan itu [xix] . Secara singkat, video itu memperlihatkan seorang petani di perdesaan Jawa Barat. Petani itu mengimbau agar para perantau di Jakarta tidak pulang ke desa. Sebab, dikhawatirkan membawa Covid-19. Maksud Ridwan Kamil mengunggah video itu jelas: jika orang-orang desa yang mayoritas petani itu ikut terpapar, maka kebutuhan pangan orang kota terancam. Unggahan tersebut menjadi sebuah pesan yang terang benderang tentang relasi desa-kota dalam perkara pangan. Dalil metabolisme sobek berlaku penuh dalam konteks ini: desa masih diposisikan sebagai situs produksi dan kota adalah pusat konsumsi.


Merespons Ancaman Krisis Pangan


Selama wabah Covid-19, kabar soal kemungkinan krisis pangan santer terdengar. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga mengakui kemungkinan ituxx. Tiga kosakata terkait pangan pun hilir mudik menjadi perbincangan, yakni ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan [xxi]. Ketiga istilah ini memiliki konsekuensi dan pemilihan solusi yang berbeda. Tidak perlu terlalu luas menggunakan skala negara untuk mengilustrasikan perbedaan tiga kosakata tersebut. Cukup dengan satu situs spasial bernama kota.


Ketahanan pangan di kota berarti kebutuhan pangan tersedia, tercukupi, tidak peduli dari mana pangan itu berasal. Jika demikian, maka ketahanan pangan bisa dengan cara impor dari negara luar. Artinya, jalan pintas itu (impor) tidak dianggap sebagai persoalan. Sementara itu, kemandirian pangan di kota bisa diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan yang harus berasal dari negara sendiri. Soal bagaimana nasib para pemasok kebutuhan pangan seperti petani, tidak menjadi sorotan. Kedaulatan pangan di kota bisa diartikan sebagai; upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak hanya mencakup dari mana pangan itu berasal, tetapi juga memikirkan perkara seperti nasib para penggarap (petani), keadilan penguasaan lahan, dan sebagainya.


Agaknya, pemerintah lebih senang menggunakan istilah ketahanan pangan [xxii] . Tidak heran jika di tengah pandemi Covid-19, aktivitas impor bahan pangan tetap dilakukan [xxiii]. Persoalannya, pandemi berlaku di seluruh dunia. Setiap negara berupaya menjaga ketersedian bahan pangannya masing-masing. Sebenarnya pemerintah sadar soal ini. Alhasil, muncul kebijakan seperti program cetak sawah di lahan gambut [xxiv]. Meski kebijakan itu menuai kritik dari banyak orang. Dan kebijakan seperti itu masih jauh dari langgam kedaulatan pangan. Bahkan cenderung memunggungi. Sebab, jauh sebelum menyeruaknya wabah Covid-19, kebijakan-kebijakan yang muncul justru mencerabut para petani dari lahan produktif. Pemerintah melakukan itu misalnya dengan alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan tol, dan lain-lain. Alhasil, banyak orang-orang tergusur. Mereka itulah yang kemudian yang tersedot ke situs spasial bernama kota.


Wabah Covid-19 telah menunjukkan bahwa ketahanan dan kemandirian pangan saja tidak cukup. Sebab keduanya masih melanggengkan dalil metabolisme sobek. Selain itu, Covid-19 juga menunjukkan bagaimana ia bisa mengganggu rantai distribusi dari desa ke kota. Seperti dalam cerita yang dituturkan seorang pedagang sayur di Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Para petani di sana mulai sulit menjual ke pasar. Terutama karena mulai terjadi banyak pembatasan sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal tersebut berdampak pada keberlangsungan proses jualbeli. Alhasil, ada beberapa petani yang membiarkan panen mentimun dan buncis membusuk [xxv]. Otomatis, ketersediaan pasokan produk pangan di kota seperti mentimun dan buncis langka dan mahal.


Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan wabah Covid-19 berakhir. Semakin lama wabah, tentu saja akan berdampak pada ketersediaan bahan makanan. Kondisi semacam itulah yang mendorong beragam inisiatif soal pangan. Salah satunya inisiatif pertanian di perkotaan. Contohnya seperti yang dilakukan di Bandung dan Semarang [xxvi] . Sebelum mewabahnya Covid-19, pola umum pertanian perkotaan sebatas penyalur hobi untuk mengisi waktu luang [xxvii]. Hasilnya hanya cukup untuk skala komunitas atau keluarga. Meskipun ada pula yang menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Dalam arti, bertani di kota untuk kemudian diperjual-belikan. Beberapa jenis tanaman yang sering mencuat dalam percakapan tentang pertanian perkotaan adalah pakcoy, kangkung, selada, bayam, dan lain sebagainya.


Setelah mewabahnya Covid-19, dorongan bertani di kota tidak lagi sebatas hobi. Namun, dilengkapi pula dengan kesadaran bahwa kota sebagai satu situs spasial sangat rentan dalam hal pangan. Terutama jika menilik kenyataan bahwa kota benar-benar sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar, baik melalui skema impor dari luar negeri atau dari daerah perdesaan. Fakta-fakta yang ditemukan selama wabah Covid-19 sem